 |
| Rapat evaluasi rencana aksi daerah KLA tahun 2022-2024 yang digelar di lantai dua Bappeda Sanggau, Selasa (30/11). |
Sanggau Kalbar, suaraborneo.id - Bupati Sanggau Paolus Hadi mengungkapkan dua hal yang menghambat capaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Pertama adalah terkait data dan kedua terkait pemahaman tentang penringnya KLA.
"Soal data, ini selalu menjadi persoalan kita. Makanya saya minta Dinas Sosial segera lengkapi data yang dibutuhkan, semua OPD, instansi vertikal, perusahaan swasta maupun milik negara dan ormas terkait ayo bantu lengkapi data yang dibutuhkan," kata Bupati saat memimpin rapat evaluasi rencana aksi daerah KLA tahun 2022-2024 yang digelar di lantai dua Bappeda Sanggau, Selasa (30/11).
Kemudian, terkait pemahaman, Bupati menyebut belum semua OPD atau stake holder terkait memahami pentingnya KLA.
"Yang saya khawatir itu justeru pemahaman, penting ndak KLA ini, terutama OPD ni, kalau penting harusnya ini agak fokus. Harusnya bidang yang nangani di masing-masing OPD. Jadi saya minta hal-hal seperti ini dievaluasi juga," pinta PH sapaan akrabnya.
Pernyataan Bupati soal data, diamini oleh Kepala Bappeda Sanggau, yang juga ketua Satgas KLA Kabupaten Sanggau, Yulia Teresia menyebut data masih menjadi persoalan yang sampai hari ini menghambat capaian KLA.
"Soal data ini masih menjadi penghambat kita karena belum berkesinambungan," ujarnya.
Yulia menambahkan, Kabupaten Sanggau mengikuti penilaian KLA sejak tahun 2017. Mestinya, kata dia, Kabupaten Sanggau sudah punya pengalaman dalam mengikuti penilaian KLA.
"Selama beberapa tahun harusnya kita sudah bisa memetik pelajaran dalam mengikuti KLA ini," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Sanggau Aloysius Yanto mengatakan, rapat evaluasi dan rencana aksi ini bertujuan untuk merancang sistem pembangunan dan menyusun program kebijakan yang terencana dan menyeluruh agar dapat menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.
Yanto, sapaan akrabnya mengakui belum semua OPD, Instansi terkait, perusahaan swasta maupun milik pemerintah dan ormas yang terlibat dalam Satgas KLA membuat rencana aksi.
"Kita belum maksimal, sulit memang kita berkolaborasi dan bersinergi dalam menyusun rencana aksi 2022-2024. Jadi, saya mohon ketulusan dan komitmen dari semua pihak untuk mendukung terwujudnya KLA," pungkasnya. (Bry)