 |
| Liri. M M. Jais Ardi. W |
"Apalagi ini menjelang Pilkada," kata Jais yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau kepada suaraborneo.id, Selasa (4/8).
"Kita juga mengimbau kepada anggota DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) untuk memperhatikan jalan tersebut. Karna kita tidak mau ajang ini dijadikan politisasi salah satu kandidat untuk maju di Pilkada 2020 ini," tambahnya.
Jais mengatakan, sebagai anggota DPRD Sekadau sangat merasa prihatin atas kerusakan jalan itu.
"Kebetulan, saya juga dari Dapil 2. Kami di DPRD Sekadau bukan tidak menganggarkan jalan tersebut, tapi bukan wewenang kami karna itu wewenang pemerintah provinsi," kata Jais.
"Oleh karna itu kita imbau kepada Pemprov Kalbar, bagaimana supaya jalan Sekadau - Rawak bisa dimaksimalkan dengan baik, jangan sampai jadi gorengan politik kedepannya," tambahnya.
Jais mengatakan, bersama anggota Komisi II lainnya, nanti akan ngecek ke lapangan sejauh mana kerusakan jalan itu.
"Kita nanti juga akan ke provinsi bagaimana tindaklanjutnya," pungkas Jais.
Liri Muri, dari Fraksi Partai Hanura yang juga anggota Komisi II mengatakan, jalan tersebut adalah jalan provinsi, ranah provinsi, bukan pemerintah kabupaten.
"Kita sedang berjuang untuk perbaikan jalan itu melalui hak-hak politik kita. Kita akan koordinasi ke pemerintah provinsi," kata Liri.
Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Partai Perindo, Ardi Wiranata yang juga anggota Komisi II mengatakan, untuk perbaikan jalan itu harus ada dorongan juga dari pemerintah daerah. Jangan sampai dibiarkan.
Sama dengan apa yang disampaikan M. Jais dan Liri Muri, Ardi juga mengatakan akan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalbar.
"Selama ini sudah banyak keluhan dari masyarakat atas kerusakan jalan provinsi Sekadau - Nanga Mahap," pungkas Ardi. (red)
Editor: Asmuni