 |
| Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar |
KUBU RAYA, suaraborneo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memuji inovasi transaksi nontunai dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kubu Raya. Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, mengaku salut seusai menyaksikan langsung penerapan aplikasi Cash Management System (CMS) di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (16/7). Ia menyebut pengelolaan dana desa nontunai belum pernah ditemui di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
“Saya percaya banyak pemimpin di daerah itu sebenarnya punya inovasi dan motivasi. Jadi tinggal bagaimana kemudian masyarakat dan pemerintah pusat mendukung, aturan mendukung, dan penganggaran juga mendukung selain teknologi,” tuturnya.
Lili mengatakan inovasi transaksi nontunai dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Termasuk adanya potensi ancaman kejahatan karena kegiatan pengambilan dana dalam jumlah besar secara tunai.
“Tapi hari ini saya melihat pak bupati yang luar biasa memberikan semangat, contoh, dan kemudian mengaplikasikan ini kepada desa sehingga berjalan. Tapi tidak akan mungkin bupati mampu sendiri bekerja kalau tidak didukung pemerintah pusat, aturan, masyararakat, dan semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada,” ucapnya.
Ia menilai inovasi transaksi nontunai menjadi bentuk komitmen untuk meminimalkan kecurangan. Melalui program tersebut, diharapkan paradigma membangun untuk menyejahterakan desa dan kabupaten itu dapat terwujud.
“Jadi saya apresiasi dan saya pikir contoh ini bisa dibawa ke wilayah-wilayah lain. Karena KPK punya sembilan wilayah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Korsupgah di 34 provinsi. Kita akan berikan dan pastikan bahwa contoh yang dilakukan oleh Bupati Kubu Raya dengan desanya ini akan disampaikan kepada yang lain agar bisa mencontoh atau melakukan transfer knowledge dan bisa saling melihat,” tuturnya.
“Karena kan di stranas salah satu dari tiga isu penting bagi pemerintahan masa ini berhubungan dengan soal bagaimana digitalisasi juga berkaitan untuk pembangunan kesejahteraan,” tambahnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Kubu Raya menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh desanya menerapkan transaksi nontunai dalam pengelolaan dana desa. Sebanyak 118 desa di Kubu Raya telah menandatangani perjanjian kerja sama implementasi transaksi nontunai desa dengan Bank Kalbar Kubu Raya. Inovasi sistem transaksi ini pernah mendapat pujian langsung dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar. Dalam konferensi video dengan Bupati Muda Mahendrawan pada Senin 17 Februari 2020, Menteri Abdul Halim menyebut Kubu Raya layak menjadi percontohan nasional.
Kepala Desa Parit Baru, Musa Abdul Hamid, mengatakan transaksi nontunai dengan aplikasi CMS sangat baik dalam pengelolaan keuangan desa. Sebab menjadikan desa lebih aman.
"Aman untuk kepala desa dan aman untuk uang masyarakat. Ini bisa terlacak di rekening koran yang diawasi langsung oleh Inspektorat jika ada penyelewengan," jelasnya.
Direktur Utama Bank Kalbar, Samsir Ismail, mengatakan pihaknya akan terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi CMS. Ia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pimpinan Bank di Kubu Raya. (rio)
Editor: Asmuni