-->

Warga Bokak Pertanyakan Status Zona Resapan Air

Editor: Redaksi
Sebarkan:

Warga Dusun Bokak, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, mempertanyakan kejelasan status zona resapan air di wilayah mereka. _ [wosono/*]
SEKADAU, Suaraborneo.id – Sejumlah warga Dusun Bokak, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, mempertanyakan kejelasan status sebagian wilayah mereka yang disebut masuk zona resapan air.

Persoalan itu mencuat setelah warga mendapat informasi bahwa sertifikat tanah di kawasan tersebut disebut memiliki keterbatasan untuk dijadikan agunan pinjaman perbankan.

Salah seorang warga, Rohman, mengaku mengalami hal tersebut saat mengajukan pinjaman modal usaha pada Desember 2025 dengan menyertakan sertifikat tanah sebagai agunan. Menurutnya, pihak bank secara lisan menyampaikan bahwa sertifikat tanah di wilayah Dusun Bokak tidak dapat dijadikan jaminan karena kawasan tersebut disebut masuk zona resapan air.

Rohman juga mengaku memperoleh informasi serupa dari salah seorang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak bank maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau mengenai informasi tersebut.

Warga menilai persoalan utama bukan hanya terkait penggunaan sertifikat sebagai agunan, tetapi juga kepastian mengenai status zona resapan air, dasar hukumnya, serta batas wilayah yang ditetapkan.

Masyarakat meminta penjelasan mengenai instansi yang menetapkan kawasan tersebut, dasar hukum penetapannya, peta atau koordinat wilayah, serta apakah status tersebut berlaku untuk seluruh Dusun Bokak atau hanya lokasi tertentu.

Menurut warga, kejelasan tersebut penting karena kawasan itu telah lama menjadi permukiman masyarakat dan terdapat sejumlah rumah serta perumahan yang telah dibangun.

Sebelumnya, perwakilan warga mengaku telah menemui anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada 9 Januari 2026 untuk menyampaikan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, warga menyebut DPRD berkomitmen memfasilitasi mediasi dengan pihak Kantor Pertanahan.

Namun hingga 16 November 2026, warga mengaku belum memperoleh penjelasan resmi terkait hasil mediasi maupun kepastian status zona resapan air yang dipersoalkan.

Warga berharap Pemkab Sekadau, DPRD, Kantor Pertanahan, dan instansi terkait segera memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi, termasuk mengenai status sertifikat, batas kawasan, serta dampaknya terhadap pembangunan, jual beli dan pemanfaatan lahan.

Masyarakat yang tergabung dalam Sabang Merah Borneo (SMB) menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka menegaskan dukungan terhadap perlindungan lingkungan, namun meminta kebijakan terkait tata ruang disertai sosialisasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari semua pihak masih dinantikan. [wosono]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini