 |
| Gubernur Ria Norsan meninjau ruas jalan Kota Baru, Sokan Kabupaten Melawi. (Foto:adpim) |
Penegasan ini disampaikan merespons ramainya keluhan masyarakat di media sosial terkait kondisi jalan, sekaligus menjawab kebingungan publik mengenai kewenangan penanganan ruas jalan di daerah.
Menurutnya, penanganan jalan telah diatur secara jelas berdasarkan status kewenangan.
"Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022," ungkapnya Rabu (1/4) di Pontianak.
Sementara itu, jalan provinsi di Kalimantan Barat mengacu pada Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1470/DPUPR/2022, yang menjadi dasar bagi Pemprov dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi.
Adapun jalan kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan kepala daerah masing-masing, sehingga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Meski demikian, gubernur menegaskan Pemprov Kalbar tidak akan lepas tangan ketika kondisi jalan kabupaten berdampak pada mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
“Kalaupun itu bukan kewenangan provinsi, kita tetap dorong koordinasi. Prinsipnya, pelayanan ke masyarakat harus tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif ini penting agar persoalan jalan tidak terjebak pada batas administratif semata, melainkan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan jalan nasional, khususnya ruas strategis yang menopang distribusi logistik dan aktivitas ekonomi daerah.
Di sisi lain, Pemprov Kalbar berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah, khususnya untuk infrastruktur jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Dukungan anggaran dinilai penting agar konektivitas antarwilayah dapat terhubung dengan baik dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemprov juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan berlumpur yang sulit dilalui di sejumlah wilayah.
Karena itu, penguatan sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi langkah penting agar penanganan tidak terhambat oleh batas kewenangan, melainkan tetap bergerak sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan dukungan anggaran dan koordinasi yang lebih kuat, Pemprov Kalbar berharap persoalan jalan dapat ditangani lebih cepat, sehingga akses masyarakat semakin baik dan aktivitas ekonomi daerah dapat tumbuh lebih merata.(*/r)
