Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sanggau Tahun 2024-2028.
Sanggau Kalbar, Suaraborneo.id – Penanganan bencana memerlukan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Shopiar Juliansyah, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sanggau Tahun 2024-2028.
Menurut Shopiar, risiko bencana, baik alam maupun non-alam, memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya bisa diminimalkan melalui langkah mitigasi, kesiapsiagaan, respons cepat, dan pemulihan.
"BPBD sebagai perangkat daerah memiliki kewajiban menyusun rencana kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, salah satunya melalui penyusunan dokumen kajian risiko bencana daerah," jelasnya.
Shopiar juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, mulai dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Tim Penyusun LPPKM Universitas Tanjungpura, Pemerintah Daerah, BPBD Kabupaten Sanggau, hingga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
"Ini adalah komitmen bersama. Penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama yang harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif dengan pendekatan Pentahelix, yaitu melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ujarnya.
Melalui forum FGD ini, Shopiar berharap tercipta kesepahaman lintas pemangku kepentingan mengenai pentingnya dokumen kajian risiko bencana ini sebagai dasar perencanaan yang strategis dan berkelanjutan.
"Kami ingin memastikan bahwa dokumen ini menjadi panduan untuk menghadapi berbagai potensi risiko bencana di Kabupaten Sanggau," pungkasnya. (TK)
