Transparency International Indonesia melaporkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 stagnan di poin 34.
"Ini menjadi catatan, dengan skor yang stagnan dan ranking bisa
turun, ini menjadi pertanda buruk. Kalau kita ingin menuju negara dengan
demokrasi penuh dan akses keadilan yang merata," jelas Wawan di
Jakarta, Selasa (30/1).
Ditambahkannya, stagnasi skor CPI Indonesia pada 2023 memperlihatkan
respons terhadap praktik korupsi yang masih cenderung berjalan lambat
bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para
pemangku kepentingan. Sikap abai terhadap pemberantasan korupsi tersebut
terlihat dari pelemahan KPK, perubahan Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi. Termasuk munculnya berbagai regulasi yang tidak
memperhatikan nilai-nilai integritas dan sikap tutup mata terhadap
berbagai praktik konflik kepentingan.
Sayangnya stagnasi skor CPI Indonesia tidak berbeda dengan skor
rata-rata CPI global yakni 43 yang sudah terjadi dalam 8 tahun terakhir.
Ini artinya secara global tidak ada perubahan signifikan dari pemimpin
dan elit politik global untuk mengubah situasi. Termasuk skor CPI di
Asia Pasifik yang hanya berubah 2 poin sehingga tidak ada perubahan
signifikan.
"Dan temuan kami menyatakan 2/3 lebih negara di dunia ini berada di
bawah rata-rata CPI Global yakni 43 poin. Artinya hanya 1/3 negara yang
CPI-nya bagus," tambahnya.
Adapun lima negara yang skor CPI-nya bagus yaitu Denmark (90 poin),
Finlandia (87 poin), New Zealand (85 poin), Norwegia (84 poin), dan
Singapura (83 poin). Sedangkan negara yang memiliki skor CPI rendah
yaitu Somalia, Syria, Yaman, Sudan Selatan, dan Venezuela.
Untuk itu, Wawan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar
CPI Indonesia bisa meningkat pada tahun depan. Antara lain yaitu kepada
pemerintah, penyelenggara dan peserta pemilu agar menjamin pemilu yang
demokratis dan berintegritas agar terpilih kandidat yang berkualitas.
Selain itu, TII meminta negara melindungi hak warga negara untuk
mengakses keadilan dan melawan impunitas serta korupsi.
Co-Captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong menyoroti penurunan
ranking Indonesia dalam riset CPI 2023. Menurutnya, ranking tersebut
menunjukkan daya saing dan posisi Indonesia dalam persaingan regional
maupun global. Karena itu, ranking ini juga akan berpengaruh terhadap
investasi, promosi produk ekspor, dan sebagainya.
"Dalam pengalaman saya pengaruhnya besar. Saya suka bilang orang itu
suka berinvestasi dengan orang yang mereka percaya. Jadi skor ini
merusak reputasi Republik," ujar Lembong menanggapi riset ini, Selasa
(30/1).
Karena itu, Lembong menyampaikan bahwa Pasangan Anies-Muhaimin akan mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sebelumnya sehingga KPK bisa menjadi lembaga independen. Ia juga menyebut kandidatnya akan melakukan reformasi sistem pendanaan partai politik untuk mencegah terjadinya korupsi. Menurutnya, pendanaan negara untuk partai politik dapat menyelamatkan uang negara ketimbang dibiarkan seperti sekarang yang memungkinkan partai mengakali peraturan dan lain sebagainya untuk pendanaan partai politik.
Sementara itu, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Alpha, Fritz Edward Siregar menanggapi CPI 2023 yang diluncurkan TII secara normatif. Ia meminta publik tidak hanya melihat skor CPI Indonesia 2023 melainkan juka skor pada 2019 yang pernah mencapai 40 poin. Skor ini lebih tinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.
"Artinya dari cara pandang saya memang masih ada pekerjaan yang perlu kita lakukan. Tapi kita lebih baik dari zaman yang pernah saat masa reformasi dimulai itu yang harus jadi catatan kita di awal," jelas Fritz.
Fritz menambahkan pasangan Prabowo-Gibran juga memiliki visi misi reformasi politik hukum dan birokrasi untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, ia menegaskan kandidatnya memiliki political will yang dibuktikan belum pernah dipanggil oleh lembaga antirasuah KPK. Adapun untuk perbaikan partai politik, pasangan 02 akan menyiapkan kader-kader terbaik di partai-partai politik.
Timses pasangan Ganjar-Mahfud memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Thomas Lembong. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai skor buruk ICP 2023 Indonesia dapat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pengamalamannya ketika menjadi konsultan legal dan duta besar Indonesia untuk Norwegia, bahwa salah satu hambatan investasi masuk ke Indonesia adalah korupsi.
"Pada zaman Jokowi pembatasan korupsi itu dibunuh. Pada periode satu
pemerintahan Jokowi, kita masih melihat angka kenaikan CPI, tapi setelah
itu periode kedua dengan revisi UU KPK, KPK memang secara sistematis
dimatikan," ujar Todung.
Todung menambahkan kandidat mereka akan mengedepankan pencegahan kasus
korupsi dan tindakan represif seperti operasi tangkap tangan untuk
memberantas korupsi. Selain itu, kata dia, Ganjar-Mahfud juga akan
berupaya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengembalikan
Undang-Undang KPK seperti sebelumnya untuk penguatan pemberantasan
korupsi. [sm/em]
Sumber:VOA