Sintang, Suaraborneo.id - Manfaat dana desa sangat luar biasa
guna mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut tentunya harus didukung
dengan pengelolaan yang baik. Demikian disampaikan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Rudi Andryas. 
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Rudi Andryas. Foto:int/tm
Rudi Andryas mengingatkan kepada 33 kepala desa (Kades) yang ada di Kecamatan Ambalau agar dapat menggunakan dana desanya dengan terarah dan tepat sasarannya, terutama membangun wilayah desanya masing-masing.
“Manfaatkan dana desa untuk membangun wilayah desanya masing-masing. Utamakan pembangunan yang langsung dapat dirasakan masyarakat,”pinta Rudi Andryas, kemarin.
Menurutnya, dana desa yang diterima pemerintah desa saat ini begitu besar. Oleh karena itu, realisasi dari anggaran dana desa diharapkan dapat terarah sesuai dengan peruntukannya.
“Untuk pembangunan desa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mudah-mudahan berbagai persoalan dasar yang dihadapi pemerintah desa mendapat solusinya,” ungkapnya.
Belum lama ini, Rudi Andryas mengaku bahwa dia dan rekan Komisi A DPRD Sintang lainnya telah mengadakan pertemuan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Inspektorat Kabupaten Sintang membahas berbagai persoalan desa.
Selain soal anggaran dana desa, pihaknya juga menekankan agar dana desa tidak disalahgunakan, sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunannya.
“Kita di Komisi A juga sudah bertemu dengan mitra dinas kita. Tentu harapan kita kedepannya anggaran yang sampai ke desa itu benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Ingat, jangan disalahgunakan, gunakan dana desa yang diterima untuk membangun, terutama di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Sementara, Camat Ambalau, Titus, menngaku bahwa wilayah yang dipimpinnya secara administratif dibagi dalam 33 desa dan 84 dusun, dengan luas daerah mencapai 29,58 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sintang.
Titus mengatakan bahwa pemerintahan desa masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk menghubungkan antar dusun.
“Kami masih mengharapkan prioritas untuk pembangunan infrastruktur dasar. Kami tetap optimis para pemimpin daerah ditingkat kabupaten akan memperhatikan kami, termasuk para wakil rakyat di DPRD,” tutupnya. (tim)
