Ribuan Buruh Indonesia Akan Gelar Aksi Solidaritas Palestina

Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di Purwakarta, Jawa Barat pada 7 Oktober 2020. Pada 18 Mei 2021, mereka berencana melakukan turun ke jalan sebagai aksi solidaritas bagi Palestina. (Foto: Courtesy/KSPI)

Ribuan buruh akan menggelar aksi di berbagai wilayah di Tanah Air untuk mendesak Israel menghentikan agresi militer terhadap Palestina. 

 

JAKARTA — Sekitar 25 ribu buruh dari 24 provinsi di Indonesia akan menggelar aksi turun ke jalan pada Selasa (18/5) sebagai bagian dari solidaritas bagi Palestina. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi akan dipusatkan di kantor pemerintahan, kantor DPRD, kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Kedutaan besar Amerika Serikat.

 

"Mengecam, mengutuk keras agresi militer bangsa Israel kepada bangsa dan rakyat Palestina. Kedua, mengutuk dan mengecam kekerasan yang dilakukan di bulan Ramadan oleh tentara dan polisi kepada masyarakat sipil yang sedang beribadah," jelas Said Iqbal, Minggu (16/5).

Aksi itu akan digelar antara lain di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.

Said Iqbal menambahkan aksi akan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Antara lain dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mengantongi hasil tes antigen. Kata dia, KSPI juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Satgas COVID-19 sebelum menggelar aksi pada Selasa (18/5). 

"Kami selalu berusaha mengikuti prosedur, pemberitahuan aksi sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 (UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum) dan juga prosedur protokol kesehatan. May Day lalu kami bayar antigen sendiri," jelas Said Iqbal saat ditanya VOA.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) dalam laporannya mengungkapkan eksploitasi pekerja Palestina yang bekerja di Israel dan pemukiman ilegal di tanah Palestina. Eksploitasi tersebut berupa upah rendah, kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk, serta kesenjangan dalam perlindungan sosial.

ITUC mencatat ada lebih dari 130 ribu orang yang mencari nafkah di wilayah tersebut. Penyebabnya pengangguran yang tinggi di Tepi Barat dan Gaza, membuat warga Palestina tidak memiliki banyak pilihan kerja selain bekerja di Israel dan pemukiman.

“Di atas ketidakadilan pendudukan, pekerja Palestina di Israel dan pemukiman ilegal juga menghadapi ketidakadilan di tempat kerja. Israel harus memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional," kata Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow seperti dikutip dari ituc-csi.org.

Sharan Burrow menambahkan ekonomi Palestina dapat berkembang jika Palestina menjadi negara merdeka yang berdampingan dengan Israel sebagaimana resolusi Dewan Keamanan PBB.  

Mengutip Reuters, Israel menghantam Gaza dengan serangan udara dan militan Palestina melancarkan serangan roket ke Israel pada hari Sabtu (15/5). Pejabat medis Palestina mengatakan setidaknya 136 orang, termasuk 34 anak-anak dan 21 perempuan, telah tewas di Gaza sejak pertempuran pecah pada hari Senin lalu.

Israel telah melaporkan delapan orang tewas, termasuk seorang tentara di perbatasan Gaza dan enam warga sipil, dua di antaranya anak-anak. Di Tepi Barat, Palestina melaporkan 11 tewas setelah para demonstran dan pasukan Israel bentrok. [sm/ah] 

Penulis : VOA