 |
| Bupati Malinau, Wempi W. Mawa membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara di Gedung Diklat Malinau. (Foto:prokompim) |
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tengah perkembangan digitalisasi saat ini.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar setiap proses pemerintahan dapat diketahui dan diawasi bersama,” ujar Wempi.
Ia menjelaskan, pemerintah terus berupaya membuka akses informasi mulai dari tingkat RT hingga kabupaten, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan anggaran daerah.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sistem layanan informasi publik harus terus diperkuat,” katanya.
Selain itu, Wempi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi arus informasi di era digital, terutama terhadap penyebaran informasi yang tidak benar atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan media massa agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat, berimbang, dan edukatif.
“Peran media sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kolaborasi ini harus terus dijaga,” tambahnya.
Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik semakin meningkat dan mampu meraih predikat informatif.
Pemerintah juga berharap tercipta pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. (prokompim)
